Berita Terkini - Menjelang akhir penutupan laporan gugatan dugaan pelanggaran pemilihan umum legislatif (Pileg) 9 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) kian membludak. Partai Golkar melaporkan pelanggaran dugaan Pileg dengan membawa bukti pelanggaran di 12 Provinsi.
"Pemohon harus dapat membuktikan berapa suara yang dihilangkan, berapa yang digelembungkan. Bukti pasti C1 dari saksi partai, dan C1 yang diunggah ke website KPU. Datanya beda-beda, tidak sesuai," kata Ketua Tim Advokasi Golkar Rudy Alfonso, di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/5).
top service office - Lewat bukti yang dibawa, Rudy menilai banyak terdapat perbedaan suara yang dimiliki saksi dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal yang sama juga dilaporkan Partai Demokrat terkait pelanggaran Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Tim Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Hinca Panjaitan mengatakan banyak waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data laporan yang dipersiapkannya ke MK.
"Kami sudah kerja 3 hari 2 malam sampai sore tadi, karena SBY baru pulang malam tadi dari Myanmar, ada sengketa internal dan juga eksternal," terang Hinca di Gedung MK, Jakarta.
Hinca menjelaskan, dalam sengketa Pileg kali ini lebih banyak masalah internal dibandingkan masalah eksternal. Penyelesaian masalah internal pun diselesaikan oleh partai.
"Pak SBY berpesan internal lebih banyak, kita drop di dalam. Eksternal di MK," katanya.
Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengetuk palu hasil Pileg 9 April lalu. Namun melalui laporan ini, partai Demokrat berharap akan adanya keajaiban terkait perolehan suara partainya. Padahal Hinca menuturkan, untuk mengawal suara partai di MK, Demokrat sudah mengerahkan 30 pengacara termasuk dirinya.
"Terjadi penggelembungan dan pencurian suara. Ujungnya harus balik ke kita, ada cara hitung ulang, coblos ulang atau langsung balikin. Jadi," pungkasnya.
"Pemohon harus dapat membuktikan berapa suara yang dihilangkan, berapa yang digelembungkan. Bukti pasti C1 dari saksi partai, dan C1 yang diunggah ke website KPU. Datanya beda-beda, tidak sesuai," kata Ketua Tim Advokasi Golkar Rudy Alfonso, di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/5).
top service office - Lewat bukti yang dibawa, Rudy menilai banyak terdapat perbedaan suara yang dimiliki saksi dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal yang sama juga dilaporkan Partai Demokrat terkait pelanggaran Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Tim Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Hinca Panjaitan mengatakan banyak waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data laporan yang dipersiapkannya ke MK.
"Kami sudah kerja 3 hari 2 malam sampai sore tadi, karena SBY baru pulang malam tadi dari Myanmar, ada sengketa internal dan juga eksternal," terang Hinca di Gedung MK, Jakarta.
Hinca menjelaskan, dalam sengketa Pileg kali ini lebih banyak masalah internal dibandingkan masalah eksternal. Penyelesaian masalah internal pun diselesaikan oleh partai.
"Pak SBY berpesan internal lebih banyak, kita drop di dalam. Eksternal di MK," katanya.
Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengetuk palu hasil Pileg 9 April lalu. Namun melalui laporan ini, partai Demokrat berharap akan adanya keajaiban terkait perolehan suara partainya. Padahal Hinca menuturkan, untuk mengawal suara partai di MK, Demokrat sudah mengerahkan 30 pengacara termasuk dirinya.
"Terjadi penggelembungan dan pencurian suara. Ujungnya harus balik ke kita, ada cara hitung ulang, coblos ulang atau langsung balikin. Jadi," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar