Berita Terkini - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan keputusan nomor 24/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah. Ini didasarkan pada review berkala yang dilakukan OJK atas Daftar Efek Syariah (DES) sementara yang telah ditetapkan sebelumnya.
service office new - Daftar itu merupakan panduan investasi syariah bagi sejumlah kalangan. Seperti, manajer investasi pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah dan investor yang mempunyai keinginan berinvestasi pada portofolio efek syariah.
Selain itu, DES juga dapat menjadi panduan bagi penyedia indeks syariah seperti PT Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index dan indeks saham syariah Indonesia.
"Secara periodik OJK akan melakukan review atas Daftar efek syariah berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan dan emiten atau perusahaan publik," ujar Deputi Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal I Sarjito di kantornya, Jakarta, Jumat (23/5).
Pada saat DES ini mulai berlaku, maka keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-60/D.04/2013 tanggal 19 November 2013 tentang DES dicabut dan dinyatan tidak berlaku. DES akan mulai efektif berlaku pada 1 Juni 2014.
Jumlah DES periode I-2014 tercatat mencakup 584 emiten dan perusahaan terbuka, periode II-2013 ada sebanyak 568 emiten. Total, ada 322 saham dalam DES I-2014, dan 328 saham di DES II-2013.
Adapun, jumlah emiten yang baru masuk DES I-2014 ada 28 perusahaan. Jumlah emiten yang keluar DES II-2013 ada 34 perusahaan.
Kajian ulang atas DES dilakukan apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria efek syariah. Selain itu, review dilakukan jika terdapat aksi korporasi, informasi dan fakta dari emiten atau perusahaan publik yang menyebabkkan terpenuhi atau tidak terpenuhi efek syariah.
"Direktorat pasar modal syariah saat ini sedang menyusun kajian road map pasar modal syariah. Dan kita harapkan dapat menjadi acuan pengembangan pasar modal syariah dalam jangka menengah 5 tahun ke depan," ungkapnya.
Jumat, 23 Mei 2014
Ridwan Kamil berikan dukungannya pada pasangan Prabowo-Hatta
Berita Terkini - Pemilihan Presiden 2014 hampir dipastikan akan mempertarungkan dua kandidat Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta. Pasangan Prabowo-Hatta dipilih Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Meski keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, namun menurut pria yang akrab disapa Emil ini, Indonesia membutuhkan sosok tegas.
facilities of conference video - Lainnya Emil menyebut, Prabowo pernah berjasa mengantarkan dirinya untuk menjadi wali kota Bandung karena diusung partai Gerindra dan PKS pada Pilwalkot 2013 lalu. Sehingga dukungan untuk pasangan dua pimpinan partai Gerindra dan PAN itu dirasa pas.
"Indonesia ini butuh ketegasan, sehingga dukungan dipilih ke pasangan Prabowo. Karena secara sejarah dan logika, saya harus mendukung mereka yang pernah mendukung saya. Karena ini kan politik," kata Emil saat dihubungi wartawan, Jumat (23/5).
Sebelumnya dia mengaku berat untuk menentukan arah dukungan apakah Jokowi atau Prabowo. Baginya keduanya memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa. Apalagi Jokowi juga merupakan rekan lama.
"Kalau kata saya mah intinya dua-duanya bagus. Tidak mudah buat saya, karena ke Pak Jokowi kenal, Pak Prabowo juga yang mengusung. Tapi kan harus memilih. Pilihan rasional saya jadi cenderung ke Prabowo-Hatta," terangnya.
Disinggung ihwal kesiapan jika diminta menjadi juru kampanye, dia menyatakan siap. Namun dia ingin kampanyenya dilakukan secara prosedural mengingat kepala daerah tidak bisa sembarangan meninggalkan pekerjaannya.
"Kalau diminta (jadi jurkam) enggak ada masalah. Sebagai kepala daerah, boleh berkampanye tapi harus cuti. Tapi kan belum ada pembicaraan. Jadi saya belum bisa memastikan," terangnya.
facilities of conference video - Lainnya Emil menyebut, Prabowo pernah berjasa mengantarkan dirinya untuk menjadi wali kota Bandung karena diusung partai Gerindra dan PKS pada Pilwalkot 2013 lalu. Sehingga dukungan untuk pasangan dua pimpinan partai Gerindra dan PAN itu dirasa pas.
"Indonesia ini butuh ketegasan, sehingga dukungan dipilih ke pasangan Prabowo. Karena secara sejarah dan logika, saya harus mendukung mereka yang pernah mendukung saya. Karena ini kan politik," kata Emil saat dihubungi wartawan, Jumat (23/5).
Sebelumnya dia mengaku berat untuk menentukan arah dukungan apakah Jokowi atau Prabowo. Baginya keduanya memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa. Apalagi Jokowi juga merupakan rekan lama.
"Kalau kata saya mah intinya dua-duanya bagus. Tidak mudah buat saya, karena ke Pak Jokowi kenal, Pak Prabowo juga yang mengusung. Tapi kan harus memilih. Pilihan rasional saya jadi cenderung ke Prabowo-Hatta," terangnya.
Disinggung ihwal kesiapan jika diminta menjadi juru kampanye, dia menyatakan siap. Namun dia ingin kampanyenya dilakukan secara prosedural mengingat kepala daerah tidak bisa sembarangan meninggalkan pekerjaannya.
"Kalau diminta (jadi jurkam) enggak ada masalah. Sebagai kepala daerah, boleh berkampanye tapi harus cuti. Tapi kan belum ada pembicaraan. Jadi saya belum bisa memastikan," terangnya.
KPK sebut Suryadharma Ali sengaja selewengkan kuota haji
Berita Terkini - Dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji pada 2012 sampai 2013 oleh Kementerian Agama ternyata mencengangkan. Selain dugaan rasuah dalam pengadaan penginapan, konsumsi, dan transportasi jamaah haji, ternyata Menteri Agama Suryadharma Ali yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ditengarai menyelewengkan penggunaan kuota haji.
meeting room planner - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto mengakui hal itu. Menurut dia, memang penyelewengan kuota haji adalah salah satu fokus penyidikan lembaga antirasuah.
Sebab, menurut Bambang, dari hasil penyelidikan didapat kesimpulan ada kuota haji itu malah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Antara lain keluarga, kerabat, kemenakan, anggota DPR, dan pejabat dan penyelenggara negara lain. Padahal mereka seharusnya membayar sendiri ongkos naik haji, dan mestinya kuota itu dipakai buat para jamaah yang peras keringat mengumpulkan uang sedikit demi sedikit buat pergi ke tanah suci. Apalagi sampai menggunakan biaya negara atau dengan kata lain justru rakyat yang membayari para pejabat itu pergi haji.
"Ya. Ini kasusnya agak beda. Coba perhatikan, bukan Menteri (SDA) yang menjadi Amirul Haj yang pimpin rombongan PPIH ke Mekah. Dalam rombongan ikut serta berbagai pihak yang secara hukum tidak dibenarkan ikut dengan menggunakan biaya negara," tulis Bambang melalui pesan singkat kepada awak media, Jumat (23/5).
Bambang mengakui ada pihak selain SDA yang sangat patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Tetapi, dia enggan mengungkapnya.
"Ada indikasi seperti itu, tapi itu sudah masuk ke materi. SDA adalah pihak yang dapat diminta pertanggungjawabannya," lanjut Bambang.
meeting room planner - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto mengakui hal itu. Menurut dia, memang penyelewengan kuota haji adalah salah satu fokus penyidikan lembaga antirasuah.
Sebab, menurut Bambang, dari hasil penyelidikan didapat kesimpulan ada kuota haji itu malah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Antara lain keluarga, kerabat, kemenakan, anggota DPR, dan pejabat dan penyelenggara negara lain. Padahal mereka seharusnya membayar sendiri ongkos naik haji, dan mestinya kuota itu dipakai buat para jamaah yang peras keringat mengumpulkan uang sedikit demi sedikit buat pergi ke tanah suci. Apalagi sampai menggunakan biaya negara atau dengan kata lain justru rakyat yang membayari para pejabat itu pergi haji.
"Ya. Ini kasusnya agak beda. Coba perhatikan, bukan Menteri (SDA) yang menjadi Amirul Haj yang pimpin rombongan PPIH ke Mekah. Dalam rombongan ikut serta berbagai pihak yang secara hukum tidak dibenarkan ikut dengan menggunakan biaya negara," tulis Bambang melalui pesan singkat kepada awak media, Jumat (23/5).
Bambang mengakui ada pihak selain SDA yang sangat patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Tetapi, dia enggan mengungkapnya.
"Ada indikasi seperti itu, tapi itu sudah masuk ke materi. SDA adalah pihak yang dapat diminta pertanggungjawabannya," lanjut Bambang.
Kamis, 22 Mei 2014
Ahok: Dari Awal, Pristono Enggak Mau Lihat Saya
Berita Terkini - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menceritakan mengenai kasus yang membelit Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurut Basuki, dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan Pristono sempat mengadakan pertemuan pada 19 Mei 2014.
booking meeting room - Saat itu, Basuki melihat Pristono menunjukkan sikap yang tidak biasa terhadap dia.
"Dari awal masuk sampai terakhir, dia enggak melihat saya, gila bener itu orang," ujar Basuki kepada Kompas.com, Rabu (21/5/2014) petang.
"Kesal banget kali dia, ya," sambung Basuki.
Basuki juga sempat melontarkan candaannya perihal tuntutan yang hendak diberikan Pristono kepadanya ke ranah hukum terkait pencemaran nama baik.
"Harusnya kamu (Kompas.com) yang dituntut. Kan kamu yang nyebarin pertama foto-foto itu," candanya.
Selain ketiga orang itu, turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Biro Hukum, Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pertemuan itu membahas banyak hal.
Pada saat itu, Basuki mengemukakan bahwa pembahasan sempat menyinggung soal pemberian bantuan hukum kepada Pristono. Pertimbangannya, semua pegawai negeri sipil (PNS) yang tersangkut proses hukum harus diberi bantuan hukum. "Itu alasan prosedural saja, dibantu," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, selain persoalan pemberian bantuan hukum terhadap Pristono, mereka juga membicarakan proses pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) dari awal sampai akhir.
"Kita ingin tahu versi kepala dinas gimana," ujar Jokowi di Grand Sahid Jaya, Rabu siang.
Jokowi telah mengetahui kronologi proses pengadaan bus-bus baru yang berkarat itu. Namun, dia enggan mengungkap ataupun menanggapinya. Ia menyerahkan kasus itu ke ranah hukum.
Pristono merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta dan BKTB pada tahun 2013. Kejaksaan Agung (Kejagung) menaksir, tindakan korupsi Pristono merugikan dana negara Rp 1,5 triliun.
Bersama Pristono, Kejagung juga menetapkan Prawoto, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebagai tersangka.
Dalam pemeriksaan pertama, Kejagung menetapkan Drajad Adhyaksa (pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan bus, peremajaan angkutan umum reguler, dan bus transjakarta) serta Setyo Tugu (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dishub DKI) sebagai tersangka.
Sebanyak 5 dari 90 bus baru transjakarta dan 10 dari 18 bus baru untuk BKTB mengalami kerusakan di sejumlah komponen. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Bahkan ada yang tidak memiliki tali kipasmesin.
Pristono membenarkan bahwa ada kerusakan pada beberapa komponen bus transjakarta dan BKTB yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Pristono menyebutkan bahwa kerusakan itu terjadi saat proses pengapalan dari Tiongkok ke Indonesia.
Seharusnya bus-bus itu datang ke Jakarta pada awal Desember 2013. Namun, akibat cuaca buruk, kapal baru dapat merapat pada akhir Desember 2013. "Jadi selama perjalanan, air laut terciprat-ciprat ke bus itu dan pada akhirnya menimbulkan karat di beberapa bagian," ujarnya.
booking meeting room - Saat itu, Basuki melihat Pristono menunjukkan sikap yang tidak biasa terhadap dia.
"Dari awal masuk sampai terakhir, dia enggak melihat saya, gila bener itu orang," ujar Basuki kepada Kompas.com, Rabu (21/5/2014) petang.
"Kesal banget kali dia, ya," sambung Basuki.
Basuki juga sempat melontarkan candaannya perihal tuntutan yang hendak diberikan Pristono kepadanya ke ranah hukum terkait pencemaran nama baik.
"Harusnya kamu (Kompas.com) yang dituntut. Kan kamu yang nyebarin pertama foto-foto itu," candanya.
Selain ketiga orang itu, turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Biro Hukum, Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pertemuan itu membahas banyak hal.
Pada saat itu, Basuki mengemukakan bahwa pembahasan sempat menyinggung soal pemberian bantuan hukum kepada Pristono. Pertimbangannya, semua pegawai negeri sipil (PNS) yang tersangkut proses hukum harus diberi bantuan hukum. "Itu alasan prosedural saja, dibantu," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, selain persoalan pemberian bantuan hukum terhadap Pristono, mereka juga membicarakan proses pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) dari awal sampai akhir.
"Kita ingin tahu versi kepala dinas gimana," ujar Jokowi di Grand Sahid Jaya, Rabu siang.
Jokowi telah mengetahui kronologi proses pengadaan bus-bus baru yang berkarat itu. Namun, dia enggan mengungkap ataupun menanggapinya. Ia menyerahkan kasus itu ke ranah hukum.
Pristono merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta dan BKTB pada tahun 2013. Kejaksaan Agung (Kejagung) menaksir, tindakan korupsi Pristono merugikan dana negara Rp 1,5 triliun.
Bersama Pristono, Kejagung juga menetapkan Prawoto, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebagai tersangka.
Dalam pemeriksaan pertama, Kejagung menetapkan Drajad Adhyaksa (pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan bus, peremajaan angkutan umum reguler, dan bus transjakarta) serta Setyo Tugu (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dishub DKI) sebagai tersangka.
Sebanyak 5 dari 90 bus baru transjakarta dan 10 dari 18 bus baru untuk BKTB mengalami kerusakan di sejumlah komponen. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Bahkan ada yang tidak memiliki tali kipasmesin.
Pristono membenarkan bahwa ada kerusakan pada beberapa komponen bus transjakarta dan BKTB yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Pristono menyebutkan bahwa kerusakan itu terjadi saat proses pengapalan dari Tiongkok ke Indonesia.
Seharusnya bus-bus itu datang ke Jakarta pada awal Desember 2013. Namun, akibat cuaca buruk, kapal baru dapat merapat pada akhir Desember 2013. "Jadi selama perjalanan, air laut terciprat-ciprat ke bus itu dan pada akhirnya menimbulkan karat di beberapa bagian," ujarnya.
Jokowi-JK janji bangun Indonesia dari pinggir
Berita Terkini - Capres dan Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK) punya komitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan Indonesia. Jika menang di pilpres, pasangan yang diusung oleh PDIP, PKB, NasDem dan Hanura ini akan memulai membangun Indonesia dari daerah pelosok.
"Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," demikian isi Visi dan Misi Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU, dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).
new service office in jakarta - Jokowi dan JK berencana melakukan reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris.
"Kami berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa," komitmen Jokowi-JK.
Jokowi dan JK juga punya komitmen untuk menata kembali pembentukan daerah otonom baru yang lebih berorientasi kesejahteraan dengan perubahan kebijakan DAU yang menjadi salah satu sebab yang mendorong pembentukan daerah otonom baru dan mengharuskan adanya pentahapan bagi pembentukan daerah otonom baru. Pihaknya akan mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan meng-alokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik.
"Kami juga akan melakukan reformasi pelayanan publik melalui penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Serta mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan."
"Kami akan meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan, bagi daerah otonom secara lebih maksimal dan mendorong kemungkinan bagi adanya penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu yang memadai."
"Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," demikian isi Visi dan Misi Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU, dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).
new service office in jakarta - Jokowi dan JK berencana melakukan reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris.
"Kami berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa," komitmen Jokowi-JK.
Jokowi dan JK juga punya komitmen untuk menata kembali pembentukan daerah otonom baru yang lebih berorientasi kesejahteraan dengan perubahan kebijakan DAU yang menjadi salah satu sebab yang mendorong pembentukan daerah otonom baru dan mengharuskan adanya pentahapan bagi pembentukan daerah otonom baru. Pihaknya akan mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan meng-alokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik.
"Kami juga akan melakukan reformasi pelayanan publik melalui penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Serta mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan."
"Kami akan meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan, bagi daerah otonom secara lebih maksimal dan mendorong kemungkinan bagi adanya penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu yang memadai."
Rabu, 21 Mei 2014
SBY sebut inflasi dan kenaikan harga sebagai musuh ekonomi
Berita Terkini - Di hadapan gubernur dan tim pengendali inflasi daerah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tekad pemerintah mengendalikan tekanan inflasi. Sebab, inflasi merupakan musuh utama penyebab kenaikan harga dan tidak stabilnya perekonomian nasional.
"Saya hanya ingin mengajak dan memahami mengapa pengendalian inflasi itu penting. Inflasi musuh ekonomi, harga terus naik dan juga terus berfluktuasi, harga yang naik dan tidak stabil itulah yg jadi musuh ekonomi," kata SBY saat membuka Rakornas V Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (21/5).
service office facilities - Menurut SBY, pemerintah sudah bersusah payah dan berjuang meningkatkan penghasilan dan gaji pegawai maupun buruh. Namun, di saat bersamaan kenaikan harga terus terjadi, sehingga upaya tersebut seakan tidak ada artinya.
"Dulu sekali saya mengatakan, gaji pegawai akan ditingkatkan, tetapi harga-harga di luar sudah naik. Itu tidak baik, ini juga mempersulit para pengusaha, untuk menentukan harga yang tepat," katanya.
Menurutnya, ada tiga hal yang dilakukan negara dalam mengendalikan inflasi. Mulai dari mengatasi masalah pengangguran, menjaga kestabilan harga dan penciptaan lapangan kerja.
"Kalau kita ingat, pilar ekonomi adalah lebih ke makro ekonomi, maka segala upaya kita di seluruh Indonesia harus memastikan apapun kondisinya haruslah ekonomi tetap tumbuh, dan harga stabil," tegas SBY.
"Saya hanya ingin mengajak dan memahami mengapa pengendalian inflasi itu penting. Inflasi musuh ekonomi, harga terus naik dan juga terus berfluktuasi, harga yang naik dan tidak stabil itulah yg jadi musuh ekonomi," kata SBY saat membuka Rakornas V Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (21/5).
service office facilities - Menurut SBY, pemerintah sudah bersusah payah dan berjuang meningkatkan penghasilan dan gaji pegawai maupun buruh. Namun, di saat bersamaan kenaikan harga terus terjadi, sehingga upaya tersebut seakan tidak ada artinya.
"Dulu sekali saya mengatakan, gaji pegawai akan ditingkatkan, tetapi harga-harga di luar sudah naik. Itu tidak baik, ini juga mempersulit para pengusaha, untuk menentukan harga yang tepat," katanya.
Menurutnya, ada tiga hal yang dilakukan negara dalam mengendalikan inflasi. Mulai dari mengatasi masalah pengangguran, menjaga kestabilan harga dan penciptaan lapangan kerja.
"Kalau kita ingat, pilar ekonomi adalah lebih ke makro ekonomi, maka segala upaya kita di seluruh Indonesia harus memastikan apapun kondisinya haruslah ekonomi tetap tumbuh, dan harga stabil," tegas SBY.
Jadi tersangka, Sutan Bhatoegana segera diperiksa KPK
Berita Terkini - Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana. Sutan akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2013 di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Pemeriksaannya dalam waktu dekat direncanakan," ujar Ketua KPK Abraham Samad, melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (21/5).
video conference facilities - Saat ditanya apakah dalam pemeriksaan itu akan langsung ditahan, Abraham belum dapat memastikan. Menurutnya, penahanan akan dilakukan jika proses penyidikan hampir selesai.
"Kalau penahanannya bisa dilakukan kalau proses penyidikannya sudah hampir rampung," tegasnya.
Seperti diketahui, di persidangan terdakwa Rudi Rubiandini dalam kasus suap SKK Migas, terungkap adanya permintaan uang dari anggota DPR Komisi VII. Pihak SKK Migas akhirnya menyanggupi permintaan tersebut dengan menyerahkan uang sebesar USD 200.000 kepada Komisi VII melalui anggotanya, Tri Yulianto.
Atas bukti itu, KPK mengembangkan kasus ini dan hasilnya, menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikan Sutan tersangka. Sutan dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sutan terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
"Pemeriksaannya dalam waktu dekat direncanakan," ujar Ketua KPK Abraham Samad, melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (21/5).
video conference facilities - Saat ditanya apakah dalam pemeriksaan itu akan langsung ditahan, Abraham belum dapat memastikan. Menurutnya, penahanan akan dilakukan jika proses penyidikan hampir selesai.
"Kalau penahanannya bisa dilakukan kalau proses penyidikannya sudah hampir rampung," tegasnya.
Seperti diketahui, di persidangan terdakwa Rudi Rubiandini dalam kasus suap SKK Migas, terungkap adanya permintaan uang dari anggota DPR Komisi VII. Pihak SKK Migas akhirnya menyanggupi permintaan tersebut dengan menyerahkan uang sebesar USD 200.000 kepada Komisi VII melalui anggotanya, Tri Yulianto.
Atas bukti itu, KPK mengembangkan kasus ini dan hasilnya, menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikan Sutan tersangka. Sutan dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sutan terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
Langganan:
Postingan (Atom)